PPJB vs AJB: Beda Fungsi, Kekuatan Hukum, dan Kapan Masing-Masing Ditandatangani
Edy Santoso
PPJB dan AJB punya fungsi yang berbeda. PPJB mengikat janji untuk jual beli. AJB adalah akta yang memindahkan hak atas tanah dan menjadi dasar balik nama sertifikat.
Tidak setiap transaksi harus melewati keduanya. Jika semua syarat AJB sudah terpenuhi, penjual dan pembeli dapat langsung menandatangani AJB tanpa PPJB.
Apa Itu PPJB
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sebelum AJB. Penjualnya bisa developer, perorangan, atau badan hukum.
PPJB dipakai saat syarat AJB belum terpenuhi. Contohnya: rumah masih dibangun, sertifikat belum dipecah per unit, atau pembayaran masih bertahap.
Sebagai perjanjian, PPJB sah jika memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
Dua Bentuk PPJB: Akta Notaris dan Ikatan Jual Beli
PPJB dengan akta notaris. Akta ini otentik (Pasal 1868 KUHPerdata). Untuk rumah yang dijual developer dalam proses pembangunan, Pasal 1 angka 11 PP Nomor 12 Tahun 2021 menyebut PPJB dibuat di hadapan notaris.
PPJB di bawah tangan. Bentuk ini biasa disebut Ikatan Jual Beli (IJB). Para pihak bisa membuatnya sendiri, misalnya perorangan yang menjual rumah kepada perorangan lain. Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan akta di bawah tangan yang diakui para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik bagi mereka.
Agar tanda tangan dan tanggal IJB lebih kuat, para pihak dapat meminta legalisasi ke notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris) atau waarmerking, yaitu pendaftaran surat ke buku khusus notaris (huruf b). Langkah ini tidak wajib.
Syarat PPJB Rumah dari Developer
Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, menetapkan lima syarat sebelum developer menandatangani PPJB:
Kepastian status kepemilikan tanah.
Kejelasan hal yang diperjanjikan.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.
Kelima syarat ini menjadi daftar periksa pembeli rumah developer.
Apa Itu AJB
AJB (Akta Jual Beli) adalah akta otentik yang dibuat PPAT. Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan peralihan hak atas tanah karena jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT.
Pasal ini mensyaratkan akta PPAT, bukan PPJB. Karena itu PPJB, baik akta notaris maupun IJB, tidak bisa menjadi dasar balik nama.
Setelah AJB ditandatangani, Pasal 40 ayat (1) PP 24/1997 mewajibkan PPAT menyampaikan akta dan dokumennya ke kantor pertanahan paling lambat 7 hari kerja. Dari sini proses balik nama berjalan.
Perbandingan Singkat
Aspek | PPJB | AJB |
|---|---|---|
Pembuat | Notaris, atau para pihak sendiri (IJB) | PPAT |
Fungsi | Mengikat janji jual beli | Memindahkan hak atas tanah |
Wajib ada | Tidak | Ya, untuk balik nama |
Dasar balik nama | Bukan | Ya (Pasal 37 PP 24/1997) |
Waktu | Sebelum syarat AJB lengkap | Saat sertifikat siap dan pajak lunas |
Dasar hukum | KUHPerdata; untuk developer UU 1/2011 jo. UU 6/2023, PP 12/2021 | UU 5/1960 (UUPA), PP 24/1997, PP 37/1998 |
PPJB Lunas dan PPJB Belum Lunas
Dalam praktik kenotariatan dikenal dua bentuk. PPJB belum lunas dibuat saat pembayaran masih berjalan. PPJB lunas dibuat setelah harga dibayar penuh, tetapi AJB menunggu hal administratif, misalnya pemecahan sertifikat.
Dalam PPJB lunas, pembeli sudah menyelesaikan kewajibannya. Yang tersisa adalah penandatanganan AJB begitu sertifikat siap.
Kapan AJB Bisa Ditandatangani
AJB dibuat setelah beberapa hal terpenuhi:
Sertifikat atas nama penjual sudah terbit dan sudah dicek di kantor pertanahan.
Harga dibayar sesuai kesepakatan.
BPHTB dibayar pembeli (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tarif paling tinggi 5% sesuai Pasal 47, ditetapkan perda masing-masing daerah).
PPh final dibayar penjual (PP Nomor 34 Tahun 2016).
Jika semua sudah siap sejak awal, transaksi bisa langsung ke AJB.
Yang Perlu Dicek Pembeli
Membeli dari developer: minta salinan bukti kelima syarat Pasal 42 UU 1/2011 dan pastikan PPJB dibuat di hadapan notaris. Membeli dari perorangan dengan IJB: tulis identitas, objek, harga, dan jadwal AJB dengan jelas, lalu pertimbangkan legalisasi notaris. Sebelum AJB, pastikan PPAT sudah mengecek sertifikat ke kantor pertanahan dan bukti pajak kedua pihak lengkap.
Dasar Hukum
KUHPerdata, Pasal 1320, 1338, 1868, dan 1875
UU Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 42 ayat (2)
PP Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 11
UU Nomor 2 Tahun 2014 (Jabatan Notaris), Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b
UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Pasal 19 dan Pasal 26 ayat (1)
PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1)
PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 2
UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD), Pasal 47
PP Nomor 34 Tahun 2016
Artikel ini hanya informasi umum, bukan saran hukum atau pajak untuk kondisi Anda. Tarif BPHTB mengikuti perda setempat. Untuk keputusan soal surat-surat dan pajak, bicarakan dulu dengan notaris, PPAT, atau konsultan pajak.
Ingin membeli rumah dengan alur PPJB dan AJB yang jelas sejak awal? Tim Properti Studio siap mendampingi Anda. Hubungi melalui di WhatsApp Kami


